Dirut PT PETS Dicap Pengecut, AKPERSI: Pohuwato Bukan Tanah Jajahan Korporasi
Payango.co.id | Pohuwato -Di tanah Panua yang kaya emas, suara perlawanan kembali menggema. Bukan dari lubang tambang, melainkan dari kegelisahan yang telah lama mengendap di dada masyarakat. Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Pohuwato, Deddy Bertus, meledakkan kritik keras yang menyasar langsung pucuk pimpinan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS).
Tanpa basa-basi, Deddy menyebut Direktur Utama PT PETS sebagai pengecut dan penjajah Bumi Panua—sebuah pernyataan yang lahir dari kekecewaan panjang atas sikap perusahaan yang dinilai terus menghindar dari dialog terbuka dengan rakyat Pohuwato.
“Direktur Utama PT PETS itu pengecut. Ia bersembunyi di balik utusan yang tak punya kewenangan, sementara bumi Panua terus dieksploitasi. Datang mengambil, tapi menolak bertanggung jawab. Itu watak penjajah,” tegas Deddy, Senin (02/02).
Kemarahan itu bukan tanpa sebab. Berulang kali aksi demonstrasi digelar. Berulang kali pula publik menunggu. Namun yang hadir selalu wajah yang sama: perwakilan tanpa kuasa, jawaban normatif, dan pintu dialog yang tetap tertutup rapat.
Bagi Deddy, absennya pimpinan tertinggi PT PETS bukan sekadar soal etika komunikasi, melainkan pelecehan terhadap hak publik untuk tahu apa yang terjadi di tanah mereka sendiri—mulai dari dokumen AMDAL, legalitas perizinan, hingga dampak sosial dan lingkungan yang ditinggalkan aktivitas tambang.
Ia menegaskan, istilah penjajah yang ia lontarkan bukan metafora kosong. Ketika sebuah korporasi mengeruk sumber daya alam tanpa transparansi, menolak dialog, dan mengabaikan jeritan masyarakat sekitar, maka praktik itu—menurutnya—tak ubahnya kolonialisme gaya baru.
“Ini bukan lagi soal investasi. Ini soal martabat daerah. Jika alam Pohuwato dikeruk sementara rakyatnya disingkirkan, itu adalah penjajahan dalam wajah modern,” ujarnya dengan nada getir.
Lebih jauh, Deddy menyayangkan sikap PT PETS yang dinilai abai terhadap kearifan lokal dan prinsip keadilan ekologis. Ia menekankan bahwa kehadiran investasi seharusnya menghadirkan kesejahteraan, bukan konflik yang diwariskan dari satu aksi ke aksi berikutnya.
AKPERSI Pohuwato, kata Deddy, tak akan mundur. Mereka bersiap mengawal isu ini sampai tuntas, mendorong pembukaan dokumen AMDAL secara publik, serta menuntut kehadiran langsung Direktur Utama PT PETS di hadapan masyarakat penambang dan rakyat Pohuwato.
“Selama Dirut PT PETS terus bersembunyi dan menolak bertemu rakyat, perlawanan ini tidak akan padam. Pohuwato bukan tanah jajahan korporasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, PT PETS belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan keras Ketua DPC AKPERSI Pohuwato tersebut.
Eustas Kidd*
