Sebuah Ikhtiar Menjaga Amanah Rakyat, Rum Pagau Serahkan LKPD 2025 Sebagai Wujud Transfaransi
Payango.co.id | Gorontalo — Di balik lembar-lembar laporan keuangan yang tersusun rapi, tersimpan sebuah cerita tentang tanggung jawab, kepercayaan, dan harapan. Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali meneguhkan komitmennya dalam menjaga amanah rakyat dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (31/03).
Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, kepada Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Hery Purwanto, S.E., M.Ak., CA, CSFA, di aula kantor BPK. Namun, lebih dari sekadar seremoni, momen ini adalah gambaran perjalanan panjang—tentang bagaimana setiap angka di dalam laporan itu lahir dari kerja keras, dedikasi, dan niat tulus untuk melayani masyarakat.
Di tanah yang dijuluki Bumi Damai Bertasbih, transparansi bukan hanya jargon, melainkan nilai yang terus dijaga. LKPD yang disusun bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi refleksi dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
“Laporan ini adalah cermin dari kinerja kita selama setahun terakhir. Bukan hanya soal tepat waktu, tapi bagaimana setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Andris Adjie dengan nada penuh kesadaran akan tanggung jawab besar yang diemban.
Ia pun mengajak seluruh jajaran OPD untuk tetap solid dan kooperatif dalam menghadapi proses audit yang akan segera berjalan. Sebab, transparansi tidak bisa dibangun sendiri—ia tumbuh dari kerja bersama, dari kejujuran kolektif yang saling menguatkan.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian LKPD oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Baginya, ini adalah langkah awal dari proses panjang menuju tata kelola keuangan yang semakin baik.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa perjalanan belum usai. Pemeriksaan lapangan akan menjadi fase penting untuk memastikan bahwa setiap data yang disajikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah aspek strategis pun menjadi sorotan dalam audit tahun ini, mulai dari pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor, digitalisasi pendidikan, hingga kebijakan kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA). Tak kalah penting, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya juga menjadi perhatian serius, meski capaian Provinsi Gorontalo telah melampaui target nasional.
“Tim pemeriksa akan segera kami turunkan. Selama 27 hari ke depan, audit akan dilakukan secara mendalam dan objektif, dimulai pada 6 April 2026,” tegas Hery.
Di tengah semua proses itu, ada harapan yang terus dijaga—bahwa transparansi bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi budaya. Bahwa kepercayaan masyarakat bukan sekadar diberikan, melainkan harus dirawat dengan kerja nyata.
Dan dari Boalemo, sebuah pesan sederhana kembali ditegaskan: menjaga amanah bukanlah pilihan, melainkan jalan yang harus ditempuh, setapak demi setapak, dengan hati yang jujur.
