Boalemo Belajar di Forum Nasional Demi Hak Dasar Masyarakat
Payango.co.id | Bekasi – Di balik lembaran angka APBD yang kerap dianggap rumit dan jauh dari kehidupan masyarakat, sesungguhnya tersimpan harapan besar tentang sekolah yang tetap berdiri kokoh, layanan kesehatan yang terus menyala, dan jalan-jalan yang menghubungkan mimpi warga dari desa ke kota.
Kesadaran itulah yang membawa Pemerintah Kabupaten Boalemo hadir dalam Workshop Strategi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD yang diselenggarakan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK Kementerian Keuangan RI, di Hotel ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi, pada 21–22 Mei 2026.
Forum nasional ini bukan sekadar agenda administratif. Ia menjadi ruang belajar, ruang bertukar pengalaman, sekaligus ruang pencarian solusi bagi daerah-daerah di Indonesia dalam memastikan belanja wajib sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dapat terpenuhi sesuai amanat regulasi.
Kabupaten Boalemo mengutus Kasubid Anggaran I, Nurnaningsih Sante, bersama Perencana Dinas PUPR PKP, Yeyen Goi, sebagai representasi keseriusan daerah dalam menjaga disiplin fiskal dan memperkuat kualitas perencanaan anggaran.
Di bawah koordinasi Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Rian M. Laya, delegasi Gorontalo aktif mengikuti diskusi-diskusi strategis yang membedah tantangan implementasi belanja wajib, merumuskan strategi pemenuhan target, hingga mencari jalan tengah atas berbagai dinamika pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Bagi sebagian orang, pembahasan anggaran mungkin hanya terdengar sebagai urusan angka, regulasi, dan tabel keuangan. Namun bagi pemerintah daerah, keputusan-keputusan dari ruang diskusi seperti ini akan bermuara pada sesuatu yang sangat nyata: anak-anak yang tetap memperoleh pendidikan layak, masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik, hingga pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
Keikutsertaan Boalemo dalam forum nasional ini menjadi penanda bahwa pembangunan tidak hanya dibangun lewat proyek fisik yang terlihat mata, tetapi juga melalui kesungguhan menyusun kebijakan fiskal yang tepat sasaran, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, APBD bukan hanya dokumen keuangan tahunan. Ia adalah cerita tentang bagaimana pemerintah berupaya menjaga masa depan masyarakatnya—dengan perencanaan yang matang, kerja sama lintas sektor, dan komitmen agar setiap rupiah benar-benar memberi arti bagi kehidupan banyak orang.
Eustas Kidd*
